SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SMAN 2 WATES

Senin, 19 Januari 2026 ~ Oleh Administrator ~ Dilihat 14 Kali

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TERHADAP SMAN 2 WATES

MENGALAMI PENINGKATAN

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Kuesioner penilaian terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit PenyelenggaraPelayanan Publik.

Kesembilan unsure dalam kuesioner SKM SMA Negeri 2 Wates yaitu : (1)Persyaratan ; (2)Sistem ; (3)Mekanisme dan prosedur ; (4) Waktu penyelesaian ; (5)Biaya/ tarif ; (6)Produkspesifikasijenispelayanan ; (7) Kompetensipelaksana ; (8)Perilakupelaksana ; dan (9)Penangananpengaduan, saran dan masukan dan Sarana dan prasarana. SKM ini dilakukan secara periodic dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun.  Pengisian SKM terhadap jenislayanan di SMAN 2 Wates diantaranya layanan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), Informasi Publik, Pengaduan, Legalisasi / Pengesahan, Mutasi Siswa dan Penelitian.

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek waktu pelayanan dan produk layanan merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima masukan yang menyatakan bahwa waktu penyelesaian pelayanan dapat dipercepat karena kebutuhan yang terkadang membutuhkan waktu pelayanan yang efektif dan efisien. Selain itu, terdapat saran untuk terus mempertahankan layanan yang sudah baik serta terus melakukan inovasi dalam menghasilkan produk layanan yang berkualitas untuk pelayanan publik dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Pelaksanaan pelayanan publik di SMA Negeri 2 Wates, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 87,64. Meskipun demikian, nilai SKM SMA Negeri 2 Wates menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2022 hingga 2025.